Peran Pendidikan dalam Memutus Rantai "Kemiskinan Kronis" di NTT

 | Oleh: Rutsri Marlinda Pian

Kurangnya akses pendidikan dan rendahnya tingkat penyelesaian sekolah merupakan faktor signifikan yang mendorong terjadinya kemiskinan kronis (Fransman & Yu, 2019). Kemiskinan kronis merujuk pada keadaan kekurangan yang berlangsung lama (Chung & Maguire-Jack, 2020) atau mereka yang hidup dalam kemiskinan sepanjang seluruh periode hidup mereka (Lo Bue & Palmisano, 2021). Kemiskinan kronis menyumbang setidaknya dua pertiga dari total kemiskinan di Indonesia (Sugiharti et al., 2023).

Rendahnya tingkat pendidikan erat kaitannya dengan pengangguran, yang menjadi salah satu indikator kemiskinan paling dominan di wilayah 3T. Pendidikan yang rendah menciptakan siklus yang sulit diputus karena kurangnya keterampilan yang relevan untuk berpartisipasi dalam pasar kerja yang kompetitif (Fransman & Yu, 2019). Dengan demikian, pendidikan bukan hanya sekadar indikator kemiskinan, tetapi juga solusi utama untuk mengurangi kemiskinan kronis.

Akses ke pendidikan dasar berkualitas dan mendukung kesejahteraan anak adalah solusi yang diakui secara global untuk memutus siklus kemiskinan. Hal ini karena pendidikan tidak hanya meningkatkan keterampilan individu, tetapi juga mengatasi banyak masalah lain yang membuat komunitas rentan.

Pendidikan sering disebut sebagai "penyamarataan besar" karena dapat membuka pintu bagi pekerjaan, sumber daya, dan keterampilan yang tidak hanya membantu seseorang untuk bertahan hidup, tetapi juga berkembang. Menurut UNESCO, jika semua siswa di negara berpenghasilan rendah memiliki keterampilan membaca dasar saja, sekitar 171 juta orang dapat keluar dari kemiskinan ekstrem. Jika semua orang dewasa menyelesaikan pendidikan menengah, kita dapat mengurangi tingkat kemiskinan global lebih dari setengahnya (UNESCO, 2013)

Inti dari pendidikan berkualitas adalah mendukung perkembangan sosial, emosional, kognitif, dan keterampilan komunikasi anak. Anak-anak yang bersekolah memperoleh pengetahuan dan keterampilan di tingkat yang lebih tinggi daripada mereka yang tidak bersekolah. Keterampilan ini kemudian dapat digunakan untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi dan membangun kehidupan yang sukses (Hanushek & Woessmann, 2021).

Pendidikan mempengaruhi kemiskinan melalui berbagai cara, termasuk meningkatkan keterampilan ekonomi dan mengurangi ketidaksetaraan. Pertama, pendidikan terkait erat dengan pertumbuhan ekonomi. Pendidikan merupakan cara terbaik untuk keluar dari kemiskinan, salah satunya karena sangat berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi. Sebuah studi tahun 2021 yang diterbitkan bersama oleh Universitas Stanford dan Universitas Ludwig Maximilian di Munich menunjukkan bahwa antara tahun 1960 dan 2000, 75% dari pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) global terkait dengan peningkatan keterampilan Matematika dan Sains (Hanushek & Woessmann, 2021).

Kedua, pendidikan universal dapat menjadi alat yang kuat untuk melawan ketidaksetaraan. Dalam laporan Oxfam tahun 2019, disebutkan dengan tepat: “Pendidikan berkualitas baik dapat membebaskan individu dan bertindak sebagai penyamarataan dalam masyarakat” (Walker et al., 2019). Kemiskinan sering berkembang karena ketidaksetaraan. Berbagai hambatan sistemik seperti kemampuan fisik, agama, ras, dan kasta memperburuk marginalisasi, terutama bagi mereka yang hidup dalam kemiskinan ekstrem. Pendidikan merupakan hak asasi manusia bagi semua, dan ketika disesuaikan dengan kebutuhan khusus komunitas yang terpinggirkan, pendidikan dapat menjadi alat melawan hambatan sistemik yang membuat kelompok-kelompok tertentu tertinggal. Salah satu contoh ketidaksetaraan terbesar yang memicu siklus kemiskinan adalah ketidaksetaraan gender. Ketika ketidaksetaraan gender di ruang kelas diatasi, dampaknya meluas ke cara perempuan diperlakukan di komunitas mereka (Walker et al., 2019). Dengan demikian, pendidikan yang inklusif dan setara dapat memerangi ketidakadilan, memberdayakan individu, dan menciptakan masyarakat yang lebih adil.

Untuk mencapai hal ini, berbagai solusi harus diterapkan secara terpadu dan berkelanjutan. Pertama, pendidikan gratis dan berkualitas untuk semua, menjadi fondasi penting untuk menjamin akses merata bagi seluruh anak. Dengan menghapus biaya sekolah mulai dari pra-sekolah hingga pendidikan menengah, keluarga miskin dapat mengurangi beban finansial mereka sehingga dapat memperkecil jurang ketimpangan antara kaya dan miskin. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan gratis perlu diterapkan di seluruh wilayah NTT.

Kedua, investasi pada guru dan kualitas pembelajaran adalah kunci dalam menciptakan lingkungan belajar yang berkualitas. Guru yang terlatih dan didukung secara memadai mampu memberikan pendidikan yang lebih baik. Pelatihan berkelanjutan, dukungan profesional, dan pemberian insentif yang layak kepada guru, terutama di daerah terpencil NTT, dapat meningkatkan motivasi dan kemampuan mereka dalam mengajar.

Ketiga, sistem pendidikan yang inklusif memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan, tanpa memandang latar belakang etnis, ekonomi, atau kemampuan fisik. Di beberapa wilayah, anak perempuan masih memiliki akses pendidikan yang terbatas dibandingkan dengan anak laki-laki. Pendidikan yang inklusif memungkinkan semua anak, termasuk mereka yang berasal dari kelompok minoritas dan anak-anak berkebutuhan khusus, untuk meraih kesempatan yang sama.

Keempat, pendanaan yang adil dan transparan diperlukan untuk menyediakan pendidikan yang merata dan berkualitas tinggi. Ethiopia adalah contoh negara yang telah menunjukkan komitmen tinggi terhadap pendidikan dengan mengalokasikan anggaran pendidikan yang signifikan sehingga 25 juta anak kini memiliki akses ke sekolah (Walker et al., 2019). Untuk mendanai pendidikan, pemerintah NTT dapat menerapkan kebijakan pajak progresif pada individu kaya dan korporasi besar sebagai sumber dana yang berkelanjutan.

Kelima, penghapusan komersialisasi dalam pendidikan merupakan langkah penting untuk mencegah peningkatan kesenjangan dalam akses pendidikan. Privatisasi dan kerja sama publik-swasta berisiko meningkatkan segregasi pendidikan, di mana anak-anak dari keluarga miskin cenderung tertinggal dalam kualitas pendidikan yang mereka terima. Pemerintah NTT perlu lebih fokus pada investasi di sekolah umum dan menjauhkan dana publik dari pengaruh swasta yang mengutamakan keuntungan.

Keenam, memajukan kesetaraan gender melalui pendidikan dapat mengurangi kesenjangan gender dan memberikan dampak positif pada banyak aspek kehidupan perempuan. Wanita yang mendapatkan pendidikan cenderung memiliki penghasilan yang lebih tinggi, memiliki kontrol lebih besar atas kesehatan reproduksi mereka, dan lebih banyak terlibat dalam pengambilan keputusan publik. Menurut UNESCO, jika semua anak perempuan di Afrika sub-Sahara dan Asia Selatan menyelesaikan pendidikan menengah, angka pernikahan anak dapat berkurang hingga 64% (UNESCO, 2013).

Untuk mencapai hasil ini, strategi yang komprehensif diperlukan. Bantuan dana dan pembangunan infrastruktur sangat penting untuk membuka akses yang lebih luas, baik di bidang pendidikan maupun ekonomi. Infrastruktur yang memadai memungkinkan akses yang lebih mudah ke sekolah, pasar, dan teknologi, sehingga mendorong kemajuan daerah. Selain itu, kurikulum pendidikan perlu diperbarui agar lebih relevan dengan kebutuhan lokal, seperti pengembangan agrikultur dan kewirausahaan, untuk memberdayakan generasi muda dalam perekonomian lokal dan global.

Di sisi lain, manajemen sekolah yang profesional dan strategis juga diperlukan agar sumber daya dapat digunakan secara efektif. Pendekatan seperti mentoring dari sekolah yang lebih maju dapat membantu transfer pengetahuan dan praktik terbaik, serta menyediakan jaringan dukungan yang lebih luas. Program anak asuh juga dapat menjadi solusi untuk memberikan akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak berbakat dari keluarga kurang mampu. Dengan bantuan sponsor, anak-anak ini dapat melanjutkan pendidikan di sekolah unggulan dan berpotensi kembali membangun daerah asal mereka. Terakhir, akuisisi atau merger sekolah yang kekurangan sumber daya dengan sekolah yang lebih kuat secara finansial dan manajerial dapat menciptakan lembaga pendidikan yang lebih baik dan berkelanjutan. Dengan menerapkan strategi-strategi ini secara sinergis, semua wilayah di NTT dapat terputus dari siklus kemiskinan kronis dan memiliki potensi besar untuk keluar dari status 3T.

 

Referensi:

Chung, Y., & Maguire-Jack, K. (2020). Understanding Movement into Poverty and Poverty Persistence over Time. Journal of Poverty, 24(3), 241–255. https://doi.org/10.1080/10875549.2019.1692271

Fransman, T., & Yu, D. (2019). Multidimensional poverty in South Africa in 2001–16. Development Southern Africa, 36(1), 50–79. https://doi.org/10.1080/0376835X.2018.1469971

Hanushek, E. A., & Woessmann, L. (2021). Education and Economic Growth. In Oxford Research Encyclopedia of Economics and Finance. Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190625979.013.651

Lo Bue, M. C., & Palmisano, F. (2021). The Individual Poverty Incidence of Growth. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 82(6), 1295–1321. https://doi.org/10.1111/obes.12362

Sugiharti, L., Esquivias, M. A., Shaari, M. S., Jayanti, A. D., & Ridzuan, A. R. (2023). Indonesia’s poverty puzzle: Chronic vs. transient poverty dynamics. Cogent Economics and Finance, 11(2). https://doi.org/10.1080/23322039.2023.2267927

UNESCO. (2013). Education transforms lives. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000223115

Walker, J., Pearce, C., Boe, K., & Lawson, M. (2019). The Power of Education to Fight Inequality: How increasing educational equality and quality is crucial to fighting economic and gender inequality. https://doi.org/10.21201/2019.4931